Dukungan Teknologi Informasi Berguna Dalam Mempercepat Reformasi Birokrasi

Penguatan pengawasan merupakan salah satu program dari reformasi birokrasi nasional. Guna memperkuat pengawasan perlu implementasi e-government dengan dukungan teknologi informasi

Untuk itu, Indonesia telah menggandeng Korea guna memberikan asistensi mengenai implementasi reformasi birokrasi termasuk e-government di Indonesia. Keunggulan dari Korea telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menempatkannya sebagai urutan pertama dunia dalam implementasi e-government.

Pengetahuan dari Korea diharapkan dapat membantu mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemampuan SDM dalam inovasi pemerintahan. Demikian pernyataan dari Sekretaris Utama BPKP dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Keuangan, Suwartomo saat membuka workshop “Empowering BPKP Bureaucratic Reform” di Aula Gandhi, Kantor BPKP Pusat, hari Jumat (6/5).

Workshop mengambil nara sumber dari Korea Productivity Center, yakni Senior HRD Consultant, Yong Shik Kim, P.Hd dan Senior IT Consultant, Dr. Ahn dengan moderator Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Pusinfowas BPKP, Rudy M. Harahap. Peserta workshop berasal dari pegawai BPKP Pusat dan Perwakilan DKI Jakarta I.

Dalam kesempatan tersebut, Yong Shik Kim menjelaskan mengenai kegiatan analisisnya atas proses bisnis BPKP. Analisis dilakukan terhadap tugas fungsi, struktur organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem teknologi informasi di BPKP. Sedangkan, Ahn menguraikan tentang hasil analisis dari setiap alur proses bisnis di BPKP.

Hasilnya, proses bisnis di BPKP telah berjalan dengan baik, namun perlu ada beberapa perbaikan guna peningkatan kinerjanya. Perbaikan tersebut, di antaranya peningkatan kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi, instalasi back up system untuk disaster recovery, peningkatan kecepatan network, dan implementasi secure document management.